PENATAAN TERAS CIHAMPELAS MENINGKATKAN KEINDAHAN DAN FUNGSI
Media Jabar. Net. Bandung – Pemerintahan Kota Bandung, sedang tidak baik baik saja dalan kurun waktu hampir satu tahun masa kepemimpinan Muhammad Farhan”.
Tidak semudah membalikan telapak tangan dalam penanganan masalah-masalah kota Bandung, dibutuhkan keseriusan dan kerja sama berbagai lini” di sinilah fungsi peran Walikota Bandung, untuk dapat membereskan secara tepat cepat dan transparan serta akuntabel.
Rencana pembongkaran/ penataan teras Cihampelas harus menjadi perhatian dan pelajaran bagi Publik warga kota Bandung.
Dengan ditemukannya ber-bagai persoalan pada proyek tersebut menunjukkan bahwa ada masalah yang disembunyikan dari mulai aspek perencanaan dan penganggaran.itu
bukan kecil puluhan bahkan mungkin ratusan miliar yang telah digelontorkan dari uang hasil keringat rakyat melalui pajak.
Siapa yang harus bertanggungjawab
atas penggunaan uang yang jadi mubasir ini…?
Perlu audit BPK sebelum bangunan itu di bongkar.Audit dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengganggaran, apakah sudah selesai dengan regulasi. .?
Siapa saja aktor intelektual yang harus bertanggung jawab atas pengeluaran uang rakyat ini…?
Kedepan tidak ada lagi perencanaan dan pengganggaran APBD yang asal-asalan dan suka-suka Wali Kota dan DPRD.
Rakyat cari uang susah untuk bayar pajak,tapi pada akhirnya setelah uang pajak itu masuk digunakan oleh Wali Kota dan DPRD digunakan serampangan.
Serupiahpun uang yang dikeluarkan dari uang rakyat berhak meminta pertanggung jawaban kepada pihak pengelola anggarannya karena itu HAK KONSTITUSIONAL
Kita tidak bisa mempercayakan lagi secara penuh kepada Wakilnya Rakyat yang merupakan kepanjangan tangan Partai politik di Legislatif karena Penyelenggaran Pemerintah Daerah adalah Gubernur/ Walikota/ Bupati dan DPRD.
Rakyat perlu langsung ikut langsung menjadi pengawasan atau supervisi, karena APBD itulah adalah jantungnya pemerintahan untuk melakukan pembagunan demi mewujudkan kesejahteraan umum rakyat,karena virus korupsi masih mewabah” di negeri ini.
Sejatinya para penyelenggara pemerintahan itu adalah pelayanan rakyat, jadi janganlah mereka berlaga congklak di depan rakyat, karena mandat yang telah diberikan kepada mereka bisa dicabut kembali.
Kedaulatan kekuasaan itu sesungguhnya ada ditangan rakyat karena negara kita itu menganut kedaulatan rakyat bukan daulat penguasa dan bukan negara’kerajaan.
Saatnya rakyat kota Bandung bergerak untuk menentukan nasibnya sendiri.menjadi lebih baik di masa depan.
Diminta aparat penegak hukum ( APH ) segera melakukan penyelidikan dalam proyek ini karena nyata-nyata secara kasat mata ada potensi kerugian dan atau pemborosan keuangan daerah/ negara.
Catatan penting”
Bukan karena perintah Gubernur yang karena alasan estetika
harus dibongkar tapi lebih esensial” kenapa proyek itu bisa lolos dan disetujui anggarannya oleh DPRD…?
Yang teryata setelah berdiri banyak hal temuan menyangkut ketidaksesuaian dengan regulasi”
Tidak semudah itu membongkar bangunan yang di biayai APBD jika ditemukan ada pelanggan atau tidak dapat dinikmati manfaat ekonomis untuk nya sampai batas waktunya.
Harus ada rakyat tuntut siapa yang harus bertanggung jawab atas pembangunan proyek itu.
Beberapa pandangan dan ide gagasan yang bisa dipertimbangkan :
. Pelengkaran dan Revitalisasi: Lakukan pelengkaran dan revitalisasi teras Cihampelas dengan mempertahankan ciri khas arsitektur dan sejarahnya. Ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas ruang publik dan meningkatkan ekonomi lokal.
. Pengembangan Ruang Publik: Jadikan teras Cihampelas sebagai ruang publik yang lebih nyaman dan menarik, dengan fasilitas seperti tempat duduk,taman,dan area'kuliner.
. Pelengkaran dan Peluatan: Lakukan pelengkaran dan Peluatan teras Cihampelas dengan mempertahankan ciri khas arsitektur dan sejarahnya, serta meningkatkan kualitas ruang publik.
. Keterlibatan Masyarakat: Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembongkaran dan revitalisasi teras Cihampelas, agar hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Dengan mempertimbangkan pandangan dan ide gagasan tersebut, diharapkan pembongkaran teras Cihampelas dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas ruang publik dan meningkatkan ekonomi lokal
Sebagai Wali Kota Bandung, Farhan bisa melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kualitas ruang publik dan ekonomi lokal di Cihampelas, seperti:
. Membentuk Tim Kerja: Membentuk tim kerja yang terdiri dari pemerintah, masyarakat,dan ahli untuk merencanakan dan melaksanakan revitalisasi Cihampelas.
. Mengadakan Diskusi Publik: Mengadakan diskusi publik untuk mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat tentang revitalisasi Cihampelas.
. Mengidentifikasi Kebutuhan: Mengedifikasi kebutuhan dan potensi Cihampelas untuk menentukan arah revitalisasi.
.Membuat rencana aksi: Membuat rencana aksi yang jelas dan terstruktur untuk revitalisasi Cihampelas.
.Mengimplementasikan Rencana: Mengimplementasikan rencana revitalisasi Cihampelas dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya.
Dengan melakukan hal-hal tersebut, Fathan bisa meningkatkan kualitas ruang publik dan ekonomi lokal di Cihampelas,serta meningkatkan kepuasan masyarakat.
Reasoning : Revitalisasi Cihampelas dapat meningkatkan kualitas ruang publik dan ekonomi lokal di Bandung.
Argumen:
1. Revitalisasi Cihampelas dapat meningkatkan kualitas ruang publik dengan memperbaiki infrastruktur, meningkatkan keamanan,dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman.
2 Revitalisasi Cihampelas dapat meningkatkan ekonomi lokal dengan meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan penjualan pedangan lokal’,dan menciptakan lapangan kerja baru.
Evidence:
. Studi tentang dampak revitalisasi ruang publik di kota- kota lain menunjukkan bahwa revitalisasi dapat meningkatkan nilai proferti, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal.( Sumber: Journal of Urban Economics)
Dengan demikian, revitalisasi Cihampelas dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas ruang publik dan ekonomi lokal di Bandung.
Semoga hal tersebut di atas, menjadi bahan pertimbangan para pemangku kebijakan di Daerah.
PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK.
R. WEMPY SYAMKARYA.S.H.M.H.
