Evaluasi Penataan KJA PLTA Saguling Thn 2023 dan Rencana Penataan KJA PLTA Saguling Thn 2024
Media Jabar. Net. Kota Bandung,- Telah dilaksanakan evaluasi kegiatan penataan KJA PLTA Saguling tahun 2023 serta rencana kegiatan penataan KJA PLTA Saguling tahun 2024. Di The Jayakarta Suites Hotel. Kota Bandung. Kamis (21/12/2023).
Evaluasi kegiatan mengacu berdasarkan peraturan presiden (perpres) nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dan peraturan gubernur (pergub) nomor 37 tahun 2021 tentang rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum 2019-2025 pada program pelaksanaan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA).
Terselenggara dengan menindaklanjuti surat undangan PLH SM PT PLN Indonesia Power Saguling POMU nomor: 0507/STH.01.01/PLNIP170000/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal undangan evaluasi pelaksanaan Penataan KJA Tahun 2023 dan Rencana Program Penataan KJA Tahun 2024.
Rapat membahas hal-hal dengan substansi
penyampaian dari Dinas SDA Bapak Rimba,
Perlu adanya sosialisasi melalui media sosial mengenai kegiatan pentahelix, Monitoring dan patroli bersama perlu dilakukan untuk mencegah Pembangunan KJA kembali, Perlu adanya usaha untuk menghentikan perijinan penambahan KJA, Penyampaian dari DKP Jabar Bapak Endang, Program penertiban KJA ini merupakan poin minus bagi DKP Jabar dalam bidang peningkatan produksi perikanan budidaya, karena penghasil ikan terbanyak dari budidaya KJA, Penertiban KJA perlu ada anggaran khusus, Peranan DKP dalam program alih usaha adalah restoking benih-benih ikan endemic, Perlu ada kajian lebih lanjut menganai petak KJA yang diijinkan di Waduk Saguling, Pemaparan oleh Dansektor 9 Bpk Kolonel Kavaleri Edward, Penataan KJA di wilayah PLTA Saguling dengan tujuan untuk menata dan mengurangi jumlah petak KJA yang ada agar tertata dan sesuai dengan Pergub Jabar nomor 96 Tahun 2022, Data KJA Tahun 2023 sebanyak 51.418 Petak di 21 Desa dan yang sudah tervalidasi sebanyak 33.133 petak di 15 Desa dan yang belu divalidasi sebanyak 18.285 petak di 6 desa.
Petak KJA yang sudah dibongkar tahun 2023 sebanyak 1.710 petak KJA terdiri dari Desa Jati 621 petak, Desa Saguling 272 petak, Desa Tanjung Jaya 100 petak, Desa Karanganyar 205 petak, Desa Mekarsari 194 petak, Desa Sarinagen 318 petak.
Rencana akan relokasi KJA ke zona hijau sebanyak 10.000 petak dengan ukuran 7×7 meter, perlu diperhatikan untuk ketersediaan listrik dan transportasi serta metode relokasinya. Juga perlu dipertimbangkan seberapa besar pengaruh kualitas air dari 3.282 petak dengan 10.000 petak KJA.
Sementara itu, untuk rencana tahun 2024 yaitu kegiatan sosialisasi, validasi, patroli bersama di wilayah Waduk PLTA Saguling, relokasi KJA menjadi satu wilayah, program nyata pengalihan mata pencaharian. Dimulai dari bulan Januari 2024.
Poin-poin selanjutnya untuk rencana tahun 2024 yakni: (1) Menambahkan komponen asuransi keselamatan untuk patroli bersama, (2) Penyampaian dari PT. PLN Indonesia Power Saguling POMU Bapak Andre, (3) Memetakan lahan IP yang dapat digunakan sebagai pengalihan mata pencaharian, (4) Mendukung program Dansektor 9, (5) mendukung program Dinas Perikanan dan Peternakan KBB Bapak IIP.
Disamping itu, juga telah melakukan penyuluhan di paguyuban setiap kecamatan di wilayah waduk Saguling, namun Pihak DKP KBB tidak/belum mensuport para petani KJA berupa bantuan apapun.
Untuk menunjang program, maka dilakukan studi banding ke provinsi lampung Selatan mengenai tambak udang paname (udang air tawar) dan bisa dilakukan di kolam terpal. Dan komoditas untuk perikanan darat yang cocok yaitu ikan lele, jika memberikan bantuan berupa ikan nila atau mas dikhawatirkan akan dikembang biakkan di KJA kembali.
Sejauh ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
memberi apresiasi terhadap pencapaian penertiban KJA waduk Saguling tahun 2023 sebanyak 1.710 petak dari rencana sebanyak 1.250 petak melebihi target sebesar 460 petak. Kegiatan alih mata pencaharian diupayakan tidak memberikan bibit ikan yang dapat dikembang biakan di KJA. Agar progress berjalan lancar maka perlu adanya koordinasi antara Kemenko Marves dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai penerbitan ijin pembangunan KJA.
Turut hadir pada agenda tersebut diantaranya dari PT Indonesia Power Saguling Pomu, Perum Jasa Tirta II, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Peternakan Kab Bandung Barat, serta Sektor 9 Citarum Harum.
(Intan)
