Kinerja Industri Tekstil Jeblok, Visi Industri Dipertanyakan
Media Jabar. Net. Jakarta, — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menyoroti melemahnya kinerja industri pengolahan nasional yang dinilai semakin menjauh dari target pembangunan industri yang telah ditetapkan. Kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 20,8% diawal tahun hanya dapat dicapai pada angka 19,07%.
Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang selama ini dikenal sebagai salah satu penopang utama industri manufaktur nasional dengan perannya sebagai penghasil devisa bersih dan penyerap tenaga kerja justru menunjukkan kondisi yang semakin tertekan dengan pertumbuhan. Meskipun dikuartal 4 mencatat pertumbuhan 4,37% namun pertumbuhan secara kumulatif hanya mencapai 2,84% jauh dari pertumbuhan rata-rata industri manufaktur. Kontribusi sektor TPT terhadap PDB nasional juga terus turun dari 3% ke 2% hingga saat ini berada di bawah 1%, dengan persoalan klasik berupa banjir barang impor murah dumping dan illegal yang terus berulang namun tidak pernah diselesaikan secara struktural.
Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil), Agus Riyanto, menilai buruknya capaian kinerja industri ini merupakan konsekuensi dari ketiadaan visi industri yang konsisten dan berpihak, khususnya antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan.
“Kinerja industri pengolahan khususnya industri TPT yang terus melemah ini adalah buah dari visi industri yang tidak jelas antara apa yang ditulis dalam dokumen kebijakan dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian,” tegas Agus. “Maka tidak heran kalau pendapatan pajak pemerintah tahun 2025 berada dibawah target, karena memang seharusnya industri manufaktur ini yang mesin menjadi penggerak sektor ekonomi lainnya” tambahnya.
Agus secara khusus menyoroti program substitusi impor yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilainya gagal total dalam menekan ketergantungan terhadap produk luar negeri.
“Fakta di lapangan menunjukkan impor tekstil, pakaian jadi, baja, elektronik, furnitur, dan berbagai produk manufaktur lainnya justru naik semua. Ini impor legal yang tercatat di BPS, di mana sebagian besar proses impornya harus melalui rekomendasi Kementerian Perindustrian sendiri” ungkap Agus.
KAHMI Tekstil juga menyoroti sikap Kemenperin yang cenderung menolak instrument Trade Remedies baik anti dumping maupun safeguard. “Anti Dumping benang filament mereka tolak dan Safeguard benang hingga kain dipotong hampir 70% dari rekomendasi yang dikeluarkan KPPI sehingga dampaknya minim” jelas Agus.
Kondisi tersebut, menurut KAHMI Tekstil, mencerminkan kontradiksi kebijakan serius. Di satu sisi pemerintah menggaungkan penguatan industri nasional dan substitusi impor, namun di sisi lain membuka keran impor yang justru menekan industri dalam negeri, terutama sektor padat karya seperti tekstil dan konveksi.
Keluhan serupa juga disampaikan langsung oleh pelaku usaha di lapangan. Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, menyatakan bahwa kondisi penjualan di pasar domestik menjelang lebaran, tidak seperti lebaran-lebaran meskipun ada sedikit kenaikan dari bulan sebelumnya.
“Kami merasakan langsung bahwa momentum lebaran kali ini masih dalam tekanan baik dalam sisi produksi maupun pasarnya. “Meskipun ada sedikit kenaikan pesanan namun produksi terkendala para pekerja yang sudah terlanjur pulang kampung dan bekerja disektor informal lain, begitu pun dengan bahan baku yang sulit didapat karena banyak pabrik kain sudah tutup sementara dipasar pakaian-pakaian impornya sudah banjir” ujar Nandi.
Menurut Nandi, membanjirnya barang impor murah, baik yang masuk secara legal maupun ilegal, telah merusak struktur pasar domestik dan menggerus daya saing produk lokal. “Kalau barang impor murah terus membanjiri pasar tanpa pengendalian yang tegas, produsen lokal hanya akan jadi penonton di negeri sendiri. Biaya produksi kami tidak mungkin bisa menyaingi harga produk impor yang masuk dengan berbagai kemudahan,” tegasnya.
Nandi menegaskan bahwa pelaku industri konveksi tidak meminta proteksi berlebihan, melainkan ketegasan dan keberpihakan nyata dari pemerintah agar iklim usaha domestik kembali sehat dan adil. “Kami sangat siap untuk menggunakan bahan baku lokal tapi kami juga meminta pemerintah tegas dan berpihak pada produsen lokal dari hulu ke hilir jangan hanya terus mendengarkan kelompok importir pemburu rente” ucap Nandi.
KAHMI Tekstil menilai, tanpa pembenahan fundamental terhadap kebijakan impor, pengawasan perdagangan, serta konsistensi industrial policy, target peningkatan kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional berpotensi besar hanya menjadi retorika tanpa realisasi, sekaligus memperdalam gejala deindustrialisasi nasional.
