KAHMI Tekstil Dukung Sufmi Dasco Desak Pertamina Koreksi HGBT
Media Jabar. Net. JAKARTA, 25/6/2026 — Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menyambut positif perhatian Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang secara langsung mempertanyakan persoalan harga gas industri kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, dalam agenda Rakernas KSPI/KSPSI pada 23 Juni 2026.
Namun demikian, KAHMI Tekstil menilai pernyataan bahwa akan dilakukan “penyesuaian” terhadap harga dan tata kelola pasokan gas industri belum cukup menjawab kegelisahan dunia usaha yang selama ini menghadapi tekanan berat akibat mahalnya energi.
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto, menegaskan bahwa kondisi industri saat ini sudah berada pada titik yang membutuhkan koreksi kebijakan secara fundamental, bukan sekadar penyesuaian administratif atau kosmetik.
“Kami mengapresiasi perhatian Pak Sufmi Dasco terhadap persoalan ini. Namun istilah ‘penyesuaian’ yang disampaikan Dirut Pertamina terasa kurang tepat jika melihat realitas di lapangan. Yang dibutuhkan industri bukan penyesuaian, melainkan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola gas industri nasional yang hari ini semakin menjauh dari semangat hilirisasi dan industrialisasi,” ujar Agus Riyanto.
Menurut KAHMI Tekstil, persoalan utama bukan hanya harga gas yang mahal, tetapi juga semakin rendahnya realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang seharusnya menjadi instrumen negara untuk menjaga daya saing industri manufaktur nasional.
Saat ini, industri hanya memperoleh pasokan AGIT dengan harga US$7 per MMBTU sekitar 30–47 persen dari total kebutuhan. Sisanya harus dipenuhi melalui pembelian LNG atau skema gas komersial dengan harga yang dapat mencapai US$23 per MMBTU.
Kondisi tersebut menyebabkan biaya energi industri Indonesia menjadi jauh lebih mahal dibandingkan negara-negara pesaing seperti Vietnam, Bangladesh, India, hingga Tiongkok.
KAHMI Tekstil mengingatkan bahwa tujuan utama pengelolaan sumber daya gas nasional adalah untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor produktif. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan industri manufaktur menjadi pihak yang menanggung beban mahalnya energi hanya demi menjaga margin keuntungan korporasi pengendali sektor energi.
“Jangan sampai industri nasional dipaksa membeli gas mahal agar keuntungan dinikmati oleh korporasi-korporasi besar, termasuk BUMN. Filosofi pengelolaan energi nasional bukan memaksimalkan laba sektor energi semata, melainkan memaksimalkan manfaat ekonomi nasional. Jika industri mati, siapa yang akan menyerap tenaga kerja, menghasilkan ekspor, dan menciptakan nilai tambah?” tegas Agus.
Menurut KAHMI Tekstil, keberhasilan BUMN energi tidak boleh diukur hanya dari besarnya laba perusahaan, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga keberlangsungan industri nasional. Gas yang digunakan untuk produksi tekstil, petrokimia, pupuk, makanan-minuman, baja, dan sektor manufaktur lainnya sejatinya merupakan instrumen pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan bisnis semata tidak dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.
KAHMI Tekstil menilai pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih luas. Tingginya harga gas industri bukan hanya isu energi, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ketika biaya energi melonjak, industri kehilangan daya saing. Ketika daya saing turun, kapasitas produksi dikurangi. Ketika produksi turun, PHK menjadi pilihan terakhir yang terpaksa diambil perusahaan.
“Kami melihat adanya potensi multiplier effect yang sangat berbahaya. Tsunami ekonomi itu tidak selalu diawali oleh krisis keuangan. Dalam konteks Indonesia hari ini, tsunami ekonomi dapat dimulai dari mahalnya harga gas industri yang terus dibiarkan. Ketika pabrik-pabrik berhenti beroperasi, dampaknya akan dirasakan oleh jutaan pekerja dan keluarga mereka,” kata Agus.
KAHMI Tekstil memandang momentum perhatian publik yang muncul setelah dialog antara Sufmi Dasco dan Dirut Pertamina harus dijadikan titik awal evaluasi besar terhadap tata kelola energi nasional.
Indonesia merupakan negara produsen gas alam. Oleh karena itu, menjadi ironi apabila industri nasional justru harus membeli energi dengan harga yang tidak kompetitif dibandingkan negara-negara pesaing yang sebagian bahkan tidak memiliki cadangan gas sebesar Indonesia.
“Tidak masuk akal apabila negara yang memiliki sumber daya gas melimpah justru membebani industrinya dengan harga energi yang lebih mahal daripada negara pesaing. Ada yang salah dalam rantai kebijakan ini dan harus segera diperbaiki.”
Lebih lanjut KAHMI Tekstil mendesak pemerintah untuk memastikan agar realisasi AGIT/HGBT dipenuhi sesuai kebutuhan riil industri, prioritas gas nasional diberikan kepada sektor produktif dan padat karya, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan pricing gas industri, serta penyusunan kebijakan energi yang menempatkan industrialisasi sebagai tujuan utama.
“KAHMI Rayon Tekstil mendukung langkah Pak Sufmi Dasco yang telah membawa isu ini ke ruang publik. Namun industri membutuhkan lebih dari sekadar penyesuaian. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan nyata terhadap sektor produktif. Sebab masa depan industri nasional tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan segelintir pihak yang menikmati tingginya harga energi,” pungkas Agus.
