Mencengangkan Kuningan Kabupaten Termiskin Extrim Ke 2 SeJawa Barat

Bagikan berita:

Media Jabar.net.Kuningan – Pernyataan Pemerintah Pusat dengan mengangkat data yang ada bahwa Kabupaten Kuningan di proklamirkan sebagai Kabupaten Miskin Exstrim ke dua se Provinsi Jawa Barat telah membuat tercengang semua pihak seolah tidak percaya dengan gelar tersebut, sebab kalau dilihat dari keseharian di daerah mana di Kabupaten Kuningan yang masih ada masyarakatnya yang pagi makan sore tidak.

Walau demikian Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak memberikan sanggahan dengan adanya persoalan tersebut karena data penunjang baik yang di berikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ataupun pihak lain memang tidak bisa dibantahkan dimana sekitar 70 ribu keluarga atau 6,9 % dari 25 desa yang tersebar di 5 Kecamatan berada dalam kondisi miskin exstrim.

Ketika ditemui di ruang kerjanya Selasa (4/01/22) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan DR. H. Dian Rachmat Yanuar M. Si menjelaskan tentang persoalan tersebut, kita cukup kaget juga setelah adanya raport angka kemiskinan yang di keluarkan oleh Pemprov Jabar maupun Pemerintah Pusat,

sekarang kita sedang melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ada 14 indikator yang digunakan untuk menyatakan seseorang miskin exstreme diantaranya makan daging mungkin hanya sebulan sekali, pendapatan keluarga hanya Rp. 500.000/ bulan, rumah tidak layak huni dengan dinding bukan tembok dan tidak punya WC, anak usia sekolah tapi tidak punya biaya.

Pemerintah daerah kini sedang mensinergikan dinas – dinas agar memfungsikan sesuai dengan tufoksinya semua urun rempug tidak terjebak pada ego sektoral, kalau ada anak ayang tidak mampu sekolah maka dinas pendidikan yang bergerak, jadi kemiskinan itu bukan hanya dinas sosial yang harus menanganinya tapi seluruh dinas sesuai tufoksinya diarahkan untuk menangani masalah kemiskinan exstreme tersebut dan hasilnya sekarang kita berada di peringkat Lima kedalaman kemiskinan dari dulunya berada diurutan paling dalam.

Sekda juga sangat menyayangkan ternyata Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi hanya mampu memberikan Label tapi tidak di iringi dengan solusinya, atau ada alokasi khusus untuk menangani masalah tersebut, selaku Sekretaris Forum Sekda se Jawa Barat dirinya menanyakan juga ke Kabupaten lainnya yang senasib tapi sama tidak ada perlakuan khusus apakah itu dalam bentuk penambahan anggaran atau lainnya itu tidak ada, tapi walau demikian Pemkab berkomitmen untuk menuntaskan masalah tersebut sampai terjadi pengurangan angka kemiskinan kalau di Nol kan nampaknya tidak bisa sebab orang yang sekarang berkecukupan besok bisa jadi miskin atau sebaliknya. ©)Jono Kim Kuningan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *