KAHMI Tekstil: Peralihan Investasi dan Ledakan Impor Percepat Deindustrialisasi Sektor Tekstil
Media Jabar. Net. Jakarta, 4/8/2026 — Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tekstil menyampaikan keprihatinan serius terhadap perkembangan terbaru industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, yang selama satu dekade terakhir dipromosikan sebagai episentrum baru industri tekstil Indonesia. Serangkaian indikator ekonomi terbaru menunjukkan bahwa fondasi industri TPT di provinsi tersebut sedang mengalami tekanan struktural yang semakin dalam.
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto, menegaskan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kembali terjadi di PT Victoria Apparel, Semarang sebanyak 800 pekerja dan PT Samwon Busana Indonesia, Jepara sebanyak 670 pekerja, sehingga total mencapai 1.470 pekerja, bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Menurutnya, PHK tersebut adalah bagian dari rangkaian gejala melemahnya daya saing industri tekstil nasional yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
“Kasus di Semarang dan Jepara harus dibaca sebagai indikator ekonomi, bukan sekadar persoalan hubungan industrial. Ketika perusahaan tekstil kembali melakukan PHK dalam jumlah besar pada saat yang hampir bersamaan, maka yang sedang kita hadapi bukan lagi masalah perusahaan individual, melainkan persoalan struktural industri nasional,” ujar Agus.
Selama bertahun-tahun, Jawa Tengah menjadi simbol keberhasilan relokasi industri tekstil dari wilayah dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Keunggulan biaya tenaga kerja yang kompetitif, ketersediaan kawasan industri, serta infrastruktur yang terus berkembang menjadikan provinsi ini sebagai tujuan utama investasi TPT nasional.
Namun, menurut KAHMI Tekstil, kondisi tersebut kini mulai mengalami perubahan yang mengkhawatirkan. Data investasi terbaru menunjukkan bahwa industri tekstil tidak lagi berada dalam tiga besar sektor investasi di Jawa Tengah. Posisi tersebut kini telah bergeser dan digantikan oleh sektor manufaktur berbasis teknologi tinggi.
Agus menuturkan, perubahan tersebut bukan sekadar dinamika normal investasi, melainkan sinyal bahwa investor mulai melakukan capital reallocation, yakni mengalihkan modal ke sektor lain yang dinilai memiliki prospek keuntungan dan kepastian usaha yang lebih baik.
“Jawa Tengah selama ini dielu-elukan sebagai rumah baru industri tekstil nasional. Tetapi ketika investasi mulai bergeser dari sektor tekstil menuju sektor manufaktur teknologi tinggi, maka pesan ekonominya sangat jelas, investor mulai kehilangan keyakinan terhadap prospek industri TPT di Indonesia.” tegas Agus.
Ia menambahkan bahwa keunggulan biaya tenaga kerja murah ternyata tidak lagi cukup untuk mempertahankan daya saing industri apabila lingkungan usaha dibayangi oleh tingginya penetrasi impor, mahalnya biaya energi, lemahnya perlindungan pasar domestik, serta ketidakpastian arah kebijakan industri. KAHMI Tekstil menilai bahwa meningkatnya PHK di Jawa Tengah memiliki hubungan yang erat dengan semakin rendahnya tingkat utilisasi kapasitas industri nasional.
Saat ini, utilisasi industri TPT Indonesia masih berada di bawah 75 persen, yang berarti seperempat kapasitas produksi nasional masih menganggur. Dalam perspektif ekonomi industri, kondisi tersebut menunjukkan adanya idle capacity, yaitu kapasitas yang tersedia namun tidak dapat dimanfaatkan karena lemahnya permintaan terhadap produk domestik.
Ironisnya, pada saat industri nasional belum mampu mengoperasikan kapasitas produksinya secara optimal, data perdagangan justru menunjukkan tren impor yang terus meningkat. Impor benang meningkat dari 209 ribu ton pada 2015 menjadi 467 ribu ton pada 2024, sementara impor kain meningkat dari 654 ribu ton menjadi 873 ribu ton pada periode yang sama. Tren jangka panjang tersebut memperlihatkan bahwa pasar domestik semakin dipenuhi produk impor meskipun industri nasional masih memiliki kapasitas yang cukup untuk memproduksi kebutuhan dalam negeri.
“Inilah paradoks terbesar industri tekstil Indonesia. Pabrik masih memiliki kapasitas untuk berproduksi, tetapi pasar domestiknya justru semakin dikuasai barang impor. Kondisi ini menghasilkan displacement effect, yakni bergesernya permintaan domestik dari produsen nasional kepada produk impor. Dampaknya sangat nyata, utilisasi turun, biaya produksi meningkat, margin usaha tertekan, investasi tertahan, dan PHK menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.” kata Agus.
Menurut KAHMI Tekstil, apa yang sedang terjadi di Jawa Tengah sesungguhnya merupakan refleksi dari kondisi manufaktur nasional. Provinsi yang selama ini dikenal sebagai basis industri padat karya kini menghadapi empat tekanan sekaligus. Pertama, gelombang PHK terus berlanjut, lalu yang kedua yaitu investasi tekstil mulai kehilangan daya tarik, ketiga yakni utilisasi kapasitas produksi tetap rendah, serta yang terakhir yaitu impor tekstil yang terus mengalami peningkatan. Apabila empat indikator tersebut dianalisis secara bersamaan, maka terdapat indikasi kuat bahwa Indonesia sedang menghadapi proses premature deindustrialization, yaitu menurunnya kapasitas manufaktur sebelum mencapai tingkat industrialisasi yang matang.
Agus Riyanto menilai bahwa berbagai indikator tersebut memberikan kesan kuat bahwa kemunduran industri TPT belum memperoleh respons kebijakan yang memadai. Menurutnya, tidak terdapat rasionalitas ekonomi yang dapat menjelaskan mengapa impor tekstil terus meningkat ketika kapasitas produksi nasional masih belum termanfaatkan secara optimal.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut mencerminkan policy-induced competitiveness loss, yaitu melemahnya daya saing industri yang dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan, bukan semata-mata oleh kemampuan pelaku usaha.
“Ketika utilisasi industri nasional masih di bawah 75 persen tetapi impor terus meningkat dari tahun ke tahun, jadi kan produksi dalam negeri dibiarkan kehilangan ruang di pasar domestiknya sendiri. Apabila situasi ini tidak segera dikoreksi maka proses kolaps struktural industri TPT akan semakin sulit dibendung.” kata Agus.
Menutup pernyataannya, Agus Riyanto menegaskan bahwa penyelamatan industri tekstil bukan sekadar menyelamatkan satu sektor ekonomi, tetapi mempertahankan salah satu fondasi utama industrialisasi Indonesia. Ia juga mempertanyakan sikap pemerintah yang cenderung abai dan membiarkan lonjakan impor semakin meningkat setiap tahunnya.
“Jika alarm deindustrialisasi dari Jawa Tengah ini tidak segera direspons dengan kebijakan yang tegas dan terukur, Indonesia berisiko kehilangan salah satu sektor strategis yang selama puluhan tahun menjadi penopang ekspor, pencipta lapangan kerja, dan penggerak ekonomi daerah. Pemerintah harus cepat menyatakan sikap, bukti-buktinya sudah ada. Apakah memiliki visi pembangunan industri atau melindungi importir dan menekan produktivitas industri lokal?” pungkas Agus.
