CATATAN KECIL DI BALIK VIRALNYA DUGAAN KORUPSI BUPATI AA UMBARA
Media Jabar.Net.Bandung – Seminggu lebih KPK menggeledah dinas – dinas di Kabupaten Bandung Barat terkait menyeruaknya dugaan korupsi dana Covid-19. Tidak saja bupati, semua pejabat dari eselon 2, 3, bahkan stafpun diperiksa, termasuk Keluarga bupati dan pihak swasta. Kesan di masyarakat, KPK ingin memberantas sikap koruptif di Pemerintahan Bandung Barat. Asumsi ini tampak dari penggeledahan di semua dinas, menurut info, surat panggilan pertama ke Aa Umbara adalah Dugaan berbagai tindakan korupsi!!!
Kali ini penulis tidak bermaksud membahas masalah tsb di atas, tapi yang melatarbekangi laporan – laporan masyarakat ke KPK.
Sejak pasangan Aa Umbara – Hengki Kurniawan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2018, akurnya pasangan ini, hanya berjalan sekitar tiga bulan saja. Ketidakakuran mereka, berawal dari kebijakan Aa Umbara mengangkat ratusan tenaga kerja kontrak yang dihimpun oleh keluarga, tim sukses, pejabat, dll. Mirisnya, keluarga bupatipun menguasai proyek – proyek pemerintah dan pengaturan rotasi/mutasi/promosi calon – calon pejabat. Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan)pun hilang peranannya dan seolah – olah hanya sebagai tukang stempel saja, karena yang akan menjadi pejabat sudah ditentukan posisinya oleh bupati dan keluarganya.
Lumpuhnya organisasi kepemerintahan inilah yang memisahkan pasangan Aa Umbara dan Hengki Kurniawan.
Di sisi lain, banyak tim sukses yang disingkirkan bupati karena pembisik – pembisik yang hanya mementingkan kepentingannya, bukan demi mengamankan kebijakan bupati dalam mengejawantahkan janji politiknya. Tanpa disadari, bupatipun terbuai dengan ego kekuasaannya. Tidaklah heran, tim sukses yang asalnya berada di ring satu bupati dan memiliki visi – misi untuk kemajuan KBB, balik kanan dan menjadi “musuh”. Parahnya bupati terlambat menyadari kekhilapannya.
Sudah merupakan hukum alam, banyak pemimpin yang terpuruk salah satunya, karena pemimpin tsb mengadudomba orang – orang yang membesarkannya demi tahta, harta, dan wanita.
Penulis, Jachja Taruna Djaja (Chairman of Indonesia Corruption Monitoring)
