Garda Aksi Mahasiswa Republik Indonesia (GAMRI) BPJPH Harus Dievaluasi: Berbagai Kasus Menodai Kepercayaan Publik
Media Jabar. Net. Jakarta, – 17 September 2025 Garda Aksi Mahasiswa Republik Indonesia (GAMRI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai kasus yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kasus-kasus tersebut, antara lain kasus Ayam Widuran, dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerasan dalam proses sertifikasi halal, serta pelanggaran hak cipta, telah mencoreng nama baik lembaga dan meruntuhkan kepercayaan publik.
GAMRI menilai, lembaga yang seharusnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan jaminan produk halal justru terjebak dalam persoalan serius yang mengganggu kredibilitasnya. Oleh karena itu, GAMRI menuntut agar pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik dengan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja BPJPH.
Adapun tuntutan GAMRI adalah sebagai berikut:
- Evaluasi menyeluruh BPJPH untuk mengungkap akar persoalan dan memperbaiki sistem kerja lembaga.
- Pencopotan Kepala BPJPH sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan dalam menjaga integritas lembaga.
- Perbaikan kinerja BPJPH agar kembali sesuai dengan mandat yang diberikan undang-undang.
Kami menegaskan, tuntutan ini bukan sekadar bentuk kritik, melainkan suara aspirasi masyarakat yang berharap adanya lembaga publik yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan, bukan penyalahgunaan kewenangan.
GAMRI mendesak pemerintah untuk tidak menutup mata dan segera mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah lembaga serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia.
“Rakyat tidak percaya, dan pemerintah harus bertindak.”
