RAPPI Pertanyakan Dana Pendidikan Di DPRD Kota Bandung
Media Jabar.Net.Bandung – Pendidikan adalah hak asasi bagi setiap warga Negara, karena secara tidak langsung pendidikan menentukan kemajuan suatu daerah.
“Kami RAPPI (Relawan Peduli Pendidikan) Kota Bandung , akan terus pantau dan kawal kebijakan yang ada di DPRD Kota Bandung. Bagaimana DPRD bisa mewarnai pendidikan khususnya di Kota Bandung.
Hadirnya pemerintah dalam pendidikan, dimaksudkan agar pendidikan bisa diakses dan dirasakan seluruh masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu. “DPRD Kota Bandung memiliki fungsi pengawasan yang sangat kuat, karena hal tersebut harus diawasi jangan sampai merugikan masyarakat kecil atau masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan.
Karena itu diperlukan kesadaran untuk mengelola anggaran pendidikan secara profesional dan akuntabel. Kami berharap agar para pejabat mampu mendefinisikan dan memformulasikan masalah-masalah di sektor pendidikan menjadi rekomendasi yang konkret dan hasilnya memberikan dampak yang positif bagi warga masyarakat Kota Bandung.
“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karenanya, hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan merupakan hak asasi rakyat yang harus dapat dipenuhi oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Dengan demikian, mestinya kita tidak lagi mendengar masih ada anak yang putus sekolah, ijazah di tahan, bangunan sekolah yang tidak memadai, serta ada peserta didik yang tidak dapat mengikuti ujian karena kekurangan biaya, dan lain-lain.
Pertanyaannya kemudian, kenapa dengan kebijakan yang berlaku secara nasional dan mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakannya, akan tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berbeda-beda. Ada masyarakat yang setiap memasuki tahun ajaran baru, menambah hutang baru untuk biaya pendidikan anaknya. Ada orang tua murid yang hingga menggadaikan perhiasan dan barang berharga lainnya hanya sekedar untuk memenuhi permintaan anaknya yang harus membayar sumbangan di sekolah. Sementara ada juga warga masyarakat yang tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk biaya pendidikan anaknya, karena semua kebutuhan biaya sudah ditanggung oleh pemerintah.
Peran DPRD Kota Bandung sangat kuat dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya adalah program RMP dan beberapa program lainnya, seperti ada dana hibah.
Dana hibah Yang sangat besar ini menurut kami belum jelas peruntukannya. “Siapa penerimanya dan dimana tempatnya serta untuk kegiatan apa?,
Karena itulah Perlu kami sampaikan dan ditanyakan kepada Banggar DPRD Kota Bandung. “Jangan sampai dana ini hanya menjadi dana Bancakan dan hanya dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu.
Untuk itu kami RAPPI meminta kepada Banggar DPRD Kota Bandung untuk melakukan evaluasi, memperbaiki tata kelola dana hibah mulai sistem perencanaan sampai pelaporan, serta transparansi dalam penyalurannya .(Asep ).
