Pemkab Cirebon Genjot Aksi Terpadu Turunkan Angka Stunting
KABUPATEN CIREBON .Media Jabar.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengintensifkan upaya penyelamatan pencegahan dan penurunan stunting melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di ruang rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pelaksanaan aksi konvergensi menjadi sangat krusial mengingat target penurunan prevalensi stunting secara nasional mencapai 18,8 persen pada tahun 2025, dan 14,2 persen pada tahun 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.
“Pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah percepatan penurunan stunting tetap terkonvergensi dan fokus pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak usia bawah lima tahun, hingga remaja putri dan calon pengantin,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.
Data menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon sempat mengalami penurunan signifikan dari 26,5 persen pada tahun 2021 menjadi 18,6 persen pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 22,9 persen pada tahun 2023. Sementara data tahun 2024 belum dipublikasikan.
“Ini artinya kita tidak bisa lengah. Perlu kerja keras lintas sektor agar kita bisa mencapai target nasional, minimal 14,2 persen pada tahun 2029,” tegas Jigus.
Ia tekanan, upaya penurunan stunting bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan dan instansi terkait, namun juga seluruh pemerintah, swasta, akademisi hingga masyarakat.
Wabup Jigus meminta kepada semua perangkat daerah menjadikan aksi konvergensi stunting sebagai program prioritas dan strategi.
Pemkab Cirebon akan memperkuat peran TPPS dari tingkat kabupaten hingga desa, serta mendorong pendampingan keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna melakukan skrining dan pendampingan keluarga berisiko stunting.
Selain itu, gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting juga akan terus digalakkan.
“Langkah lainnya adalah meningkatkan pelayanan program keluarga berencana, sistem rujukan kesehatan bagi keluarga tidak mampu, serta memberikan makanan tambahan (PMT) pemulihan dan penyuluhan sebagai bentuk intervensi langsung kepada kelompok sasaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengatakan menyediakan mendukung penuh target pembangunan keluarga berkualitas melalui lima program unggulan BKKBN seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), dan aplikasi digital “Keluarga Indonesia”.
“Kunci keberhasilannya ada pada sinergi dan komitmen semua pihak. Konvergensi adalah pendekatan terbaik untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkap Eni.
Ia menjelaskan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam evaluasi dan pelaksanaan program stunting di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
Koordinasi ini juga diharapkan memperkuat perencanaan yang terintegrasi serta menjamin optimalisasi alokasi sumber daya yang berkelanjutan, termasuk memastikan dukungan regulasi dan publikasi yang memperkuat akuntabilitas program kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan jajaran kepala perangkat daerah terkait, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK, Direktur RSUD Arjawinangun dan Waled, perwakilan dunia usaha, serta pengajar dari Universitas Gunung Jati dan Universitas Muhammadiyah Cirebon, serta kepala UPTDP5A dan kepala Puskesmas dari 10 kecamatan.
(Joe’i)
