Dugaan Pungutan di MTs Negeri 3 Purwakarta Tuai Sorotan, Kepala Sekolah Enggan Temui Awak Media
Media Jabar. Bet. Purwakarta – Dugaan praktik pungutan untuk pembangunan sekolah di MTs Negeri 3 Purwakarta kembali menjadi sorotan publik. Meski isu ini disebut telah berlangsung cukup lama, hingga kini permasalahan tersebut belum juga menemui titik terang.
Sejumlah awak media yang mendatangi lokasi sekolah guna melakukan konfirmasi justru tidak berhasil menemui Kepala Sekolah, H. Dede Akhmad Junaedi, M.Pd. Salah satu guru yang menerima kedatangan media menyampaikan bahwa kepala sekolah enggan menemui dengan alasan mengalami trauma.
“Kami hanya ingin klarifikasi dan menggali informasi secara berimbang, namun sangat disayangkan kepala sekolah tidak bersedia menemui,” ujar salah satu awak media di lokasi.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, terlebih menurut informasi yang diterima, kepala sekolah sebenarnya berada di tempat, namun tetap tidak berkenan menemui para jurnalis.
Ketua PWRI DPC Kabupaten Purwakarta, Didi, turut angkat bicara terkait sikap tersebut. Ia menyayangkan tidak adanya keterbukaan dari pihak sekolah terhadap upaya klarifikasi yang dilakukan media.
“Kami datang dengan niat baik, ingin mendapatkan informasi yang berimbang dan tidak tendensius. Namun ketika kami tidak ditemui, tentu ini menimbulkan kekecewaan dan kecurigaan di tengah publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Didi menegaskan bahwa sikap tertutup justru dapat memperkuat dugaan adanya persoalan dalam pengelolaan di lingkungan sekolah tersebut.
“Kami faham jika kepala sekolah memiliki pertimbangan pribadi, termasuk alasan trauma. Tapi sebagai pejabat publik di lingkungan pendidikan, seharusnya tetap mengedepankan transparansi. Sikap menghindar seperti ini justru memperbesar asumsi publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres,” tegasnya.
Ia juga menambahkan dengan nada lebih tajam,
“Jika memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut bertemu? Justru dengan membuka diri, semua bisa menjadi jelas. Tapi ketika terus menghindar, ini bukan hanya mencederai keterbukaan informasi publik, tapi juga mencoreng dunia pendidikan. Kami menduga kuat ada persoalan serius yang sengaja ditutup-tutupi.”
Didi memastikan pihaknya bersama awak media akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan kejelasan. Ia juga mendorong pihak terkait untuk turun tangan melakukan pemeriksaan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Dan kepada APH agar segera turun tangan supaya hal ini menjadi terang benderang dan DPC PWRI Purwakarta akan mengawal serta terus memastikan,” pungkas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepala sekolah terkait dugaan pungutan tersebut. (Sasmita)
