Rektor Unindra “guru-guru UBK harus punya kualifikasi konmenstrong”

Rektor Unindra “guru-guru UBK harus punya kualifikasi konmenstrong”

Media-jabar.net Rabu 26/06/2019 Nasional – Jakarta —  Masalah kulikulum itu tidak salah, karena Kulikulum suatu perangkat untuk pembelajaran yaitu digunakan  para guru-guru, untuk memtransfer siswa yang mendapatkan ilmu oleh mendapatkan. Nah, ada prilaku yang menyimpang ini tidak langsung dari kulikulum tapi paling tidak, kalau guru pengawasan Kepala Sekolah karena seorang guru di bawa pengawasan Kepala Sekolah.

Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Prof. H. Sumaryoto, mengatakan siswa juga berperan dan ada juga siswa menolak untuk melaporkan penolakan. “Nah, apalagi siswa menanamkan dengan nilai-nilai agama yang kini secara kurang. Ini untuk SMP kan. Nah, ini dengan semestinya Pemerintah segera merealisasikan bagaimana program bimbingan ditingkat SMP, selama ini kurang, baru SMA,” kata Sumaryoto, Selasa (25/6), saat di Ruang Rektor.

Dan Pemerintah sudah membuat peraturan bahwa Sekolah SMP, bahkan sampai SD itu perlu merekonsre UBK dan sampai detik ini masih terlantar. SK tinggal SK, tapi belum ada secara dengan jelas itu yang ada. SK penerbitan sudah ada pada tahun 2016, bahkan sekarang ada program pendidikan konmenstrong untuk guru-guru UBK.

“Lebih lanjut, kata Sumaryoto mengungkapkan guru-guru UBK harus punya kualifikasi konmenstrong bukan guru biasa itu, tidak boleh. Nah, peraturannya sudah bagus, masalahnya implementasi yang belum. Yang pertama yaitu di bawa pengawasan Kepala Sekolah, yang kedua yaitu moral, dan ketiga yaitu mendididik. Kalau ini, di jalankan konsisten kata Sumaryoto paling tidak memanimaris selama ini sama-sama di bentengin,” ujarnya.

Selama ini, terhadap guru-guru di daerah sekarang ini masih sepintas kurang, karena yang namanya lokalkarya, namanya apreasing dan apreding dan sekarang yang ada terjaling kulikulum. Dalam kulikulum itu, sebenarnya tidak boleh di kutak-atik dan hanya di jalankan selagi ada masalahkan yang ini di signifikan baru di tinjau dalam aturannya bukan ganti nama.

“Jadi Pemerintah, tidak fokus bagaimana memperbaiki kualitas proses belajar mengajar tapi malah di sibukan. Yang namanya KPAI harus karena memang lahannya mereka dalam langkah secara hukum dan melindungi secara sosial. Dalam hal lain, perlu kedepan untuk menata proses pembelajaran itu sebetulnya ada hal penting dan sekarang zamannya IT,” ungkap Sumaryoyo.

Permasalahaannya sudah di tingkat SD, justru banyak guru yang ketinggalan dibandingkan murid. Ternyata pemahaman komputer segala macam dan guru tertinggal paling jelas wibawa kurang. Kalau muridnya lebih pintar, bagaimana wibawa gurunya?. Nah ini, Pemerintah harus hati-hati. Jadi kualitas guru di tingkatkan, contoh guru-guru harus pendidikannya di buka lagi S1, S2. (dade)

Bagikan Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *