15 PENGADUAN PPDB Diterima KPAI, DIDOMINASI MASALAH TEKNIS

Media-jabar.netSejumlah daerah mulai membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun 2020, adapun dasar hukum yang dipergunakan adalah Permendikbud No 44/2019 tentang PPDB. Daerah yang sudah memulai PPDB diantaranya adalah wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. DKI Jakarta akan memulai PPDB pada 15 Juni 2020.

KPAI Dukung PPDB Sistem Zonasi

Pertama, KPAI mengapresiasi Pemerintah terkait kebijakan PPDB sistem zonasi, karena tujuan dari sistem zonasi adalah untuk memberi layanan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, upaya pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kecenderungan terpusatnya peserta didik pada sekolah tertentu yang dianggap unggulan dan favorit lambat laun akan berubah. Semua sekolah harus unggul dan berkualitas. Langkah berikutnya adalah mendorong pemerintah daerah untuk meratakan sarana dan prasara, pemerataan pendidik berkualitas, dan sebagainya.

Kedua, Kebijakan Zonasi Sejalan dengan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, karena sistem zonasi yang mendekatkan jarak rumah ke sekolah adalah suatu kebijakan yang sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Jika anak bersekolah dekat dengan rumah, maka ada banyak dampak positif bagi anak, diantaranya :

(1) Anak sehat karena seriap hari ke sekolah cukup jalan kaki atau naik sepeda. Selama ini banyak anak usia SMP dan SMA/SMK sudah diberikan sepeda motor untuk ke sekolah meskinpun belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), pertimbangannya jauh, padahal keputusan tersebut justru sangat beresiko dan membahayakan keselamat anak-anak di jalan raya;
(2) Anak-anak akan beristirahat cukup karena setiap hari tidak perlu menempuh perjalanan beberapa jam untuk berangkat dan pulang sekolah, hal ini membuat anak tidak terlalu lelah di jalan dan cukup beristirahat;
(3) Pencernaan anak-anak akan sehat karena jarak yang dekat membuat anak-anak sempat sarapan tanpa diburu-buru, bahkan makan siang pun bisa diantar orang rumah setiap hari setelah masakan di rumah matang;
(4) Makan masakan rumah juga menjamin gizi seimbang anak-anak terpenuhi, mengingat sampai hari ini kantin-kantin sekolah masih didominasi dengan gorengan, jarang ada sayur dan buah, bahkan banyak menyajikan makanan yang mengadung penyedap, pengawet dan pewarna;
(5) Menurunkan angka kekerasan kekerasan pada anak, karena teman main anak di rumah dan di sekolah sebagian besar sama dan orangtuanya saling mengenal;
(6) Angka tawuran pelajar juga bisa diturunka, karena selama ini tawuran kerap dipicu oleh perjumpaan anak-anak berbeda sekolah di perjalanan dan dikendaraan umum menuju dan pulang sekolah;
(7) Sistem zonasi memberikan akses kepada seluruh anak Indonesia untuk menikmati pendidikan yang berkualitas tanpa dibatasi oleh status social ekonomi, nilai Ujian Nasional, dan tidak bertumpu hanya pada kecerdasan akademik;
(8) Penerapan sistem zonasi juga bisa menghilangkan label sekolah favorit dan non-favorit. Dengan demikian, ke depan semua sekolah negeri diharapkan setara secara kualitas;
(9) Sistem zonasi dapat mendorong setiap anak mengoptimalkan diri sesuai dengan potensi dan kecerdasan yang dimilikinya, selama ini sekolah-sekolah hanya menghargai kecerdasan akademik. Padahal, tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak memiliki kepintarannya masing-masing;
(10) Anak-anak berkebutuhan khusus akan lebih terlindungi ketika sekolahnya dekat dengan rumahnya. Selain kenal kawan-kawan sekolahnya yang juga tetangganya, juga orangtua anak ABK dapat dipanggil kapan saja ke sekolah ketika terjadi sesuatu dengan anaknya, sementara sekolah tak paham cara menanganinya, misalnya untuk anak autis yang mengalami tantrum.

Ketiga, Sistem PPDB yang lama cenderung mengutamakan kecerdasan akademik, akhirnya sekolah-sekolah focus pada kecerdasan akademik dan mengabaikan kecerdasan anak selain akademis. Padahal, ada delapan jenis kecerdasan anak menurut teori Multiple Intelligences atau kecerdasan multipel.

Teori tersebut pertama kali diperkenalkan oleh pakar pendidikan yang juga dari Universitas Havard, Howard Gardner yang membagi delapan jenis kecerdasan anak, yaitu kecerdasan linguistic, kecerdasan logika atau matematis, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan musical, kecerdasan spasial, kecerdasan kinetic, dan kecerdasan naturalis. Thomas menjelaskan, setiap anak barangkali bisa memiliki delapan jenis kecerdasan ini. hanya saja, ada anak yang hanya menonjol pada satu atau lebih jenis kecerdasan tersebut.

UPDATE PENGADUAN PPDB DARI KPAI

Pengaduan PPDB yang diterima KPAI mulai 27 Mei s.d. 10 Juni 2020 sebanyak 15 pengaduan. Seluruh pengaduan dilakukan secara online. Sampai dengan Rabu (10/6), total pengaduan PPBD yang diterima KPAI berjumlah 15 kasus mulai dari jenjang TK mendaftar ke SD; SD mendaftar ke SMP; sampai jenjang SMP/MTs mendaftar ke SMA/SMK. Pengadu dari jenjang pendidikan :
a. TK ke SD mencapai 5 kasus;
b. SD ke SMP sebanyak 2 kasus;
c. SMP ke SMA/SMK sebanyak 8 kasus.

Pengaduan di dominasi masalah teknis, yaitu mencapai 10 kasus (66,66%) dan pengaduan terkait kebijakan sebanyak 5 kasus (33,33%) dari total pengadu. Adapun wilayah pengaduan meliputi 8 provinsi dan 12 kabupaten/kota, yaitu sbb :
1. DKI Jakarta : Jakarta Timur (1 kasus);
2. Banten : Kota Tangerang (2 kasus)
3. Jawa Barat : Kota Bekasi (3 kasus); kota Depok (1 kasus); kota Bogor (1 kasus)
4. Jawa Timur : Kota Malang (1 kasus) dan Sidoarjo (1 kasus)
5. D.I. Yogjakarta : Bantul ( 1 kasus)
6. Sumatera Utara : Medan (1 kasus) dan Padang Sidempuan (1 kasus)
7. Kalimantan Tengah : Palangkaraya (1 kasus)
8. Kalimantan Timur : Panajam Paser (1 kasus)

Adapun permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut :

1. Keberatan usia pendaftaran menjadi salah satu indicator seleksi PPDB di DKI Jakarta;
2. Protocol kesehatan covid tidak diterapkan ketat, orangtua panitia dan panitia tidak mengenakan masker dan tidak jaga jarak di Padang Sidempuan; Keluarga inti yang diisolasi di RS Covid Wisma Atlit Jakarta kebingungan mendaftar karena seluruh berkas anaknya ada di rumah, sementara mereka sekeluarga diisolasi di RS.
3. Keberatan dengan kebijakan jalur prestasi dijadwalkan belakangan setelah jalur zonasi murni;
4. Keberatan dengan kebijakan syarat domisili harus sudah 1 tahun;
5. Keberatan dengan syarat jalur prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud No 44/2019 tentang PPDB
6. Mengalami kesulitan login dan calon peserta didik terlambat mendaftar PPDB;
7. Keliru mengisi data pendaftar, seperti mengisi asal sekolah;
8. Keliru mengisi jalur, yang seharusnya jalur regular menjadi jalur afirmasi;
9. Keliru mengisi keterangan fisik, menjadi cacat fisik padahal kenyataannya tidak;
10. Kesulitan login yang mengakibatkan anak terlambat didaftarkan;
11. Orangtua tidak paham daftar PPDB secara online karena gaptek dan meminta KPAI yang mendaftarkan;
12. Server PPDB lemot sehingga banyak pendaftar datang langsung ke kantor Dinas Pendidikan kota Bekasi
13. Server PPDB kota Depok lemot karena semua lampiran data pendaftar harus di kirim ke server;
14. Di Sumatera Utara Server bermasalah sehingga terpaksa di buka pendaftaran tahap 2;
15. Verifikasi lambat karena Verifikator kesulitan membaca hasil scan data pendaftar yang dikirim ke server.

MINIMNYA SOSIALISASI PPDB TAHUN 2020

Mempelajari kasus-kasus PPDB yang diterima KPAI, maka dapat diindikasi beberapa permasalahan PPDB yang seharusnya segera di evaluasi dan diperbaiki oleh pemerintah daerah, yaitu sbb :

1. Masalah Teknis

KPAI menduga, sosialisasi PPDB Minim ke level Orangtua Siswa pendaftar sehingga banyak pengaduan yang diterima KPAI didominasi oleh masalah teknis yang sebenarnya hanya bisa diselesaikan pada level Dinas Pendidikan setempat melalui operator Dinas Pendidikan atau operator sekolah.

Dinas Pendidikan perlu membuat infografis juknis PPDB yang mudah dipahami publik dan disebarkan ke berbagai media dan aplikasi media sosial termasuk WhatsApp.

2. Pengadu tidak mengetahui nomor Pengaduan PPDB Dinas Pendidikan

Mayoritas pengadu tidak mengetahui nomor telepon pengaduan Dinas Pendidikan setempat terkait pengaduan PPDB, mereka malah lebih tahu nomor telepon pengaduan KPAI. Padahal jika mengetahui nomor pengaduan, maka permasalahan yang mereka hadapi dapat segera diselesaikan secara cepat.

Sebaiknya nomor-nomor pengaduan PPDB Dinas Pendidikan menyebarkan nomor tersebut melalui berbagai media dan aplikasi media sosial termasuk WhatsApp.

3. Pengadu gaptek, padahal PPDB online

Banyak pengadu yang gagap terhadap teknologi sehingga di saat pandemic covid seperti saat ini kebingungan mau mendaftarkan anaknya ke sekolah, karena pendaftaran PPDB dilakukan secara daring.

Dinas Pendidikan dan sekolah harus dapat melayani para orangtua yang gagap teknologi dalam proses pendaftaran PPDB.

4. Protocol Kesehatan Covid Harus dibuat dan disosialisasi

Belum ada protocol kesehatan covid yang dipersiapkan untuk mengantisipasi pengadu dalam jumlah jumlah besar mendaftar langsung ke sekolah tujuan atau mengadu langsung dalam jumlah besar ke posko PPDB Dinas Pendidikan setempat.

Selain itu, adalah sekitar 40% lebih daerah di Indonesia yang tidak memiliki infrastruktur daring karena berbagai sebab. Di wilayah-wilayah itu seharusnya diberlakukan protocol kesehatan covid yang ketat, seperti wajib pakai masker, jaga jarak, pengukuran suhu tubuh, dll.

Pemerintah perlu segera membuat protocol kesehatan Covid untuk PPDB luring, agar PPDB tidak menimbulkan klaster baru penularan Covid 19.

5. Infrastruktur daring bermasalah, seperti lambat dan verfikasinya menjadi lama. Ini harus diatasi dengan penambahan bandwith.

 

Jakarta, 11 Juni 2020
Retno Listyarti, Komisioner Bidang Pendidikan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Bagikan Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.