Sikapi Masalah PPDB, Wakil Walikota Bogor “Usulkan Pemkot Dan Pemkab Kelola PPDB Secara Terpadu”

Sikapi Masalah PPDB, Wakil Walikota Bogor “Usulkan Pemkot Dan Pemkab Kelola PPDB Secara Terpadu”

Media-jabar.net Rabu 10/07/2019 Jawa Barat – Kota Bogor — Menyikapi hangatnya permasalahan PPDB yang kian ramai, selaku Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim angkat bicara. Bahkan dirinya mengusulkan untuk kedepan agar pengelolaan PPDB dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, karena Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM.

Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, demikian disampaikan Wakil Walikota Bogor kepada awak media, Rabu (10/07).

Dalam hal ini kata Dedie, Pemerintah Kota/Kabupaten membantu proses penyelenggaraan PPDB SMA/SMK dengan Pemerintah Provinsi menjadi koordinatornya, tidak ada sengketa kewenangan, akan tetapi lebih bersifat teknis pelaksanaan sesuai kondisi lapangan.

Menurutnya hal tersebut justru menguatkan penjelasannya MK yang menyebut dalam UU Pemda, pendidikan masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan yang dibagi dengan pusat, daerah, dan kota. Pembagian itu berdasarkan kepada aspek akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, strategis nasional. Pembagian itu, menurut MK, dan hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 tegasnya.

Dari beberapa orang tua murid kepada awak media-jabar.net menyampaikan bahwa mereka sangat mendukung apabila pengelolaan PPDB dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Seperti dari salah satu warga Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Fitri mengatakan, dirinya mendukung penuh jika pengelolaan PPDB dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Dirinya mendukung pengelolaan PPDB khususnya SMA/SMK dilakukan di Kota maupun Kabupaten bukan tanpa alasan. Karena menurutnya, pada saat pengelolaan PPDB SMA/SMK dilakukan di Kota maupun Kabupaten, tingkat perhatian Dinas Pendidikan lebih terlihat dan tauran antar sekolah juga sangat rendah.

“Saya sangat setuju jika pengelolaan PPDB khususnya SMA/SMK dilaksanakan di Kota maupun Kabupaten, karena kalo dikelola Kota maupun Kabupaten tauran anak sekolah hampir gak ada karena wewenang Dinas pendidikan lebih luas dan Dinas Pendidikan dengan Pemda dan Pemkot maupun masyarakat kerjasama, kalo cuma KCD orang-orangnya kan sedikit,” ujarnya. (Den.Mj)

Editor & Penerbit: Den.Mj

Bagikan Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *