Gedung Blok F Pasar Kebon Kembang Bogor Saat Ini Sudah Tidak Memiliki Izin IMB

Gedung Blok F Pasar Kebon Kembang Bogor Saat Ini Sudah Tidak Memiliki Izin IMB

Media-jabar.net Kamis 06/12/2018 Nasional – Jawa Barat – Kota Bogor — Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Pasar, Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) dapat melaksanakan penertiban terhadap para pedagang yang saat ini masih menghuni Blok F Pasar Kebon Kembang. Modal dan kekuatan lainnya untuk melakukan hal tersebut juga dengan merujuk dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri (PN) Bogor dalam perkara Nomor 155/pdt.G/2017/PN.BGR.

Dengan demikian, maka sebenarnya rencana revitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang dapat segera dilaksanakan. Terlebih saat ini Blok F telah sepenuhnya menjadi aset dan tanggung jawab PD PPJ.

“Penertiban pedagang pasar tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka penegakan peraturan (Perda Nomor 7 Tahun 2005 ), dikarenakan merujuk dalam proses pembuktian di PN Bogor diketahui Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BHPTB) dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) para pedagang Blok F Pasar Kebon Kembang sebagai mana bukti surat yang diajukan para penggugat (bukti P-1 sampai bukti P-118) telah habis masa berlakunya,” ungkap Direktur Operasional PD PPJ Syuhaeri, Rabu (5/12/2018).

Sudah habisnya BHPTB dan KIPTB para pedagang, disebutkannya, bervariasi sejak tahun 2012 sampai 2016 silam dan tidak diperpanjang kembali oleh PD PPJ lantaran akan dilakukannya revitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang.

“Bahwa bangunan gedung Blok F Pasar Kebon Kembang saat ini sudah sudah tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena IMB Nomor : 664.1/SK.1531-Dinpu/1993 tertanggal 17 April 1993 dicabut dan diyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Nomor : 644-0278-IMB Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bongkar Berdirikan Revitalisasi Blok F Pasar Kebon kembang tertanggal 20 April 2018 sesuai dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara perdata Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.BGR Tanggal 29 oktober 2018,” jelas Syuhaeri.

Dengan demikian, masih kata Syuhaeri, maka berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dapat dilakukan pembongkaran gedung Blok F Pasar Kebon Kembang.

“Pelaksaan penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Perda Nomor 7 Tahun 2006 itu dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” pungkasnya. (Den.Mj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *